KAPOLRI di minta Tangkap Direktur PT. WIL dan PT BPS

Ripaldi Rusdi, Ketua KNPI Kolaka

Jakarta, Mitraparlemen.id- Ketua KNPI Kolaka. Rifaldi melalui rilisnya mengatakan, PT. WIL dan PT BPS yang pernah mendapat perhatian khusus dari Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri. Dimana aset PT. Wil berupa Empat (4) kapal tongkang di amankan dan telah di Police Line untuk kepentingan Penyelidikan diLokasi pelabuhan khusus di Kec. Wolo, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara pada Rabu 13/11/2019. wajib dituntaskan.

“Bareskrim Mabes Polri sebaiknya memberikan Klarifikasi sejauh mana perkembangan dari penyidikan kedua perusahaan itu? Tanya Rifaldi Ketua Komite Nasional Pemuda Kolaka. Jumat (12/02/2021).

Selain mempertanyakan proses hukum dugaan pelanggaran pt wil. Ketua KNPI Kolaka, Ripaldi juga meminta pihak kepolisian agar transparan terhadap penanganan kasus dugaan ilegal maining pihak Pt Wil dan Pt Bps.

“Harus ada progres dalam penyidikannya, sudah sampai dimana Bareskrim Mabes Polri melakukan penyelidikan terhadap Pt. Wil dan Pt. Bps ?? Kami minta bapak KAPOLRI untuk segera menindak kedua perusahaan tersebut dengan langkah langkah hukum, ini harusnya jadi prioritas agar persepsi publik tidak liar bahwa ada oknum jenderal yang diduga kuat membacking perusahaan mereka ini”

Ripaldi menjelaskan, sudah lama kami menduga PT. Wil melakukan Tindak Pidana Ilegal Mining, bermula pada saat Kepala BKPMD-PTSP Provinsi Sulawesi Tenggara menerbitkan Surat Keputusan No. 264/BKPMD-PTSP/X/2015 perihal Persetujuan Penataan Batas Koordinat dan Peta Wilayah IUP Operasi Produksi PT.Wil.

“Isi surat itu di beberapa pointnya menjelaskan bahwa Sk 502 tahun 2013 dibatalkan serta tidak lagi berlaku dan mengembalikan Kordinat dan peta wilayah PT. Wil No. 351 tahun 2010 (yang diterbitkan Buhari Matta)” ungkap, Ripaldi

Namun pada kenyataannya kata Ripaldi, Dinas Kehutanan kolaka menerbitkan Surat Rekomendasi No 522/318/2015 perihal Persetujuan Pemindahan dan Pengangkutan Sisa Ore Nickel PT. Wil yang masih berada di areal stockpile dan Bupati kolaka (H. Ahmad safey) menerbitkan Surat No. 543/1901/2015 perihal Permohonan Pemindahan dan Pengangkutan Ore Nickel PT. Wil.

“Anehnya berbekal surat tersebut PT.Wil tidak hanya menjual sisa Ore nikel yang berada didalam konsensi IUP. No. 502 tersebut tetapi kami menduga sejak saat itu PT. Wil melakukan aktivitas Penambangan di IUP No. 502 tersebut padahal IUP No. 502 Tahun 2013 telah dicabut dan dibatalkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala BKPMD-PTSP Propinsi Sulawesi Tenggara No. 264/BKPMD-PTSP/X/2015 karna areal penambangan tersebut merupakan Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) dan Hutan Lindung (HL) yang hingga kini diduga kuat belum memperoleh Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dari Kementerian Kehutanan Republik Indonesia sesuai UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan” Tegas, Ripaldi.

Lanjut Ripaldi Rusdi yang dikenal Vokal menyuarakan Aksi Lingkungan mengatakan, berdasarkan hasil investigasi kami dilapangan, total sisa nickel ore (stock lama) yang dimaksud akan dipindahkan tidak lebih dari 300.000 Metrik Ton. Sementara dugaan kami dari hasil penjualan PT.Wil telah mencapai jauh lebih dari 1 juta Metrik Ton.

“Wajar saja kami menduga bahwa hasil penjualan bijih nikel yang selama ini dilakukan oleh PT. Wil adalah merupakan hasil penambangan baru (stock baru)” jelasnya.

Bahkan Ripaldi menduga jika kehadiran PT. BPS hanya modus untuk memperlancar dan cara mengelabui Pihak tertentu,untuk memuluskan usaha tambangnya.

“untuk memuluskan aksi PT. Wil mengeruk Ore nikel yang berada di IUP 502 Tahun 2013 tersebut direktur PT. Wil (Tasman) membuat perusahaan Baru dengan nama PT.BPS dimana Sdr. Tasman sebagai komisaris utama dan anaknya Lullung sebagai Direktur Utama. Dimana PT. BPS yang memiliki SK IUP 08/DPM-PTSP/1/2018 merupakan izin tambang batuan dan tidak terdaftar dalam database minerba.
Upaya mendapatkan IUP PT.BPS bagi saya di duga kuat hanyalah modus direktur PT. WIL (Tasman) untuk mengelabui pihak tertentu yang coba menghambat PT. Wil untuk melakukan pertambangan Ore Nickel di areal tersebut.

“Pada Februari s/d Maret 2018, PT. BPS menjual Bijih Nikel sebanyak 4 tongkang (± 36.000 Metrik Ton) dengan modus bahwa tanah tersebut merupakan tanah urukan yang mau dijual ke PT. WIL untuk kebutuhan tertentu. Setelah itu, PT. WIL selanjutnya membuat Berita Acara dan SKAB yang pada pokoknya menyatakan bahwa produk bijih nikel tersebut benar-benar berasal dari IUP PT. WIL No. 351 Tahun 2010. Atas dasar tersebut, Kadis ESDM Propinsi Sulawesi Tenggara menerbitkan Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral, sekaligus menjadi syarat dalam penerbitan Surat Izin Berlayar (SIB) dari Instansi Pelayaran dan Kepelabuhanan setempat. Kemudian dijual oleh PT. Wil ke pabrik Smelter yang berada di morowali”urai Paldi.(panggilan akrab Ripaldi)

Diakhir wawancara Paldi mengakui akan memberikan Bukti bukti pelanggaran Pt wil dan Pt Bps kepada KAPOLRI bapak Jenderal Listro Sigit sebagai Laporan untuk membantu proses hukum ini dituntaskan.

Berdasarkan Hasil investigasi yang kami lakukan di lapangan kami menemukan beberapa bukti yang dapat menjadi dasar oleh KAPOLRI agar segera memproses hukum kedua perusahaan tersebut.

“Tidak hanya bukti secara faktual di lapangan tetapi didukung oleh beberapa bukti administrasif dari beberapa instansi pemerintah yang mengatakan bahwa Perusahaan tersebut telah melakukan pelanggaran hukum, misalnya hasil pansus DPRD Provinsi tahun 2018 yang mengatakan bahwa Perusahaan tersebut melakukan Pelanggaran Hukum, Demikian juga isi surat Dinas ESDM, Kehutanan dan beberapa instansi terkait, kami segera menyerahkan seluruh dokumen dan bukti bukti yang kami miliki ke Polda Sultra agar kasus kedua perusahaan yang memiliki hubungan gelap ini ditetapkan sebagai tersangka” Ujar aktivis lingkungan dan kehutanan ini

Kita ingin bapak KAPOLRI menjawab persepsi publik yang cenderung meragukan komitmen KEPOLISIAN dalam memberantas praktik Ilegal Mining di Kolaka Sultra. Tutup Ketua KNPI Kolaka.

Laporan : Sapriadi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *