NUR ALAM gubernur Sultra periode 2013-2018 diduga sering pelesiran Kemenkumham di sorot

Jakarta, Mitraparlemen.id- Terpidana kasus korupsi penyalahgunaan kewenangan dengan Vonis 12 tahun, Nur Alam yang juga merupakan gubernur Sultra periode 20013-2018. Diduga kuat sering melakukan Pelesiran dari lapas sukamiskin tempat dimana ia menjalani masa hukuman atas vonis yang ditetapkan majelis hakim Tipikor KPK RI.

Hal ini disuarakan oleh Pemuda dan mahasiswa yang menamakan dirinya Gerakan Mahasiswa Nusantara (GMN) hari ini, Kamis (1/4/2021) melalukan aksi di depan gedung Kementrian Hukum dan HAM RI.

Nur Alam ditengarai sering memanfaatkan fasilitas keluar masuk lapas dengan alasan berobat serta berbagai alasan-alasan lainnya. Termasuk terakhir dalam investigasi kami keluar di setiap Sabtu dan minggu dari lapas suka miskin Jawa barat.

Terpidana penerima suap dan penyalahgunaan kewenangan atas kasus Pertambangan (IUP) Eksplorasi dan Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi ke PT Anugrah Harisma Barakah di Sulawesi Tenggara Tahun 2008-2014. Terus mendapat sorotan publik karena dianggap pandai memanfaatkan lemahnya pengawasan dari MENTERI HUKUM &HAM RI cq Dirjen lapas RI.

Berdasarkan hal di atas kami meminta Menteri KUMHAM bapak Yasonna Laloly agar membentuk tim monitoring dan investigasi agar terpidana kasus mega korupsi seperti mantan gubernur Sultra bapak Nur alam benar benar menjalani masa hukuman dengan tertib dan taat asas.

“kita harap jangan ada diskriminasi perlakuan antar narapidana, ada yg bebas keluar masuk karena punya kuasa dan uang, disisi lain hal ini akan menimbulkan riak dan protes dari narapidana lainnya dan kami juga serta publik akan mempertanyakan integritas dari pejabat KUMHAM.” Ujar Risal Korlap aksi

bahwa demi keadilan dan kebenaran kami minta dgn tegas saudara Nur Alam ini yang cacat Intergritas disoal hukum agar diawasi secara ketat selama keberadaannya di LAPAS SUKAMISKIN. Tegasnya

GNM melalui Risal pun menuntut dan meminta agar KPK segera memeriksa pejabat Kemenkumham yang diduga ‘tidak disiplin’ mengawasi narapidana kasus mega korupsi seperti Nur Alam.

“kita khawatir ada oknum petugas lapas atau bahkan pejabat KUMHAM yang membekingi, hal ini menjadi naif karena akan menimbulkan kegaduhan”. Kata aktifis Jabodetabek ini.

lanjut Risal mengatakan, Nur Alam dalam investigasi kami beberapa kali terbukti memanfaatkan fasilitas berobat untuk bertemu dengan org lain untuk kepentingan pribadi. Seperti kehadiran dia di Sultra menghadiri peminangan anak sulungnya faktanya dia nginap dirujab Sekda kolaka dan rumah pribadinya, justru bukan di lapas sebagaimana ketentuan dan prosedur yang berlaku bagi seorang Napi. Seringkali bahkan untuk bertemu NA ini cukup di rumah sakit karena kami duga memanfaatkan fasilitas berobat secara terus menerus, jadi mudah saja bila ingin menemui terpidana NA ini.

“kami sudah bersurat resmi ke bapak menteri Kumham semoga setelah ini kami tidak mendengar lagi ada narapidana kasus korupsi bebas berkeliaran dan seenak hati memanfaatkan seluruh fasilitas keluar dgn alasan apapun, hanya karena dia punya uang, punya kekuasan, ataupun punya koneksi di dalam Lapas suka miskin, kami juga dapat info bahwa narapidana tersebut malah bebas menggunakan fasilitas HP di lapas, sehingga seringkali aktif berkomunikasi dgn pihak luar, ini rawan bapak menteri”.

Lanjutnya, kebiasaan Nur Alam yang memanfaatkan fasilitas berobat dari lapas sukamiskin untuk keluar masuk dalam urusan pribadi terpidana, sangat mengusik rasa keadilan masyarakat yang ingin agar terpidana kasus mega korupsi seperti Nur alam mendapatkan efek jera karena telah merusak tatanan yang ada . Tutup Risal dgn nada lantang

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *